S
E T I A W A N   &
P
A R T N E R S
LAW    OFFICES

Home  »   About Us  »   Media Coverage
TKN Siapkan 29 Nama untuk Dampingi Sidang Sengketa Pilpres
CNN Indonesia | Kamis, 13/06/2019 19:05 WIB
 

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Tim Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengaku telah mengajukan sedikitnya 29 nama pendamping yang akan ikut serta hadir dalam sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPUPilpres 2019

Nama-nama ini, kata Ade, akan bertugas untuk memberikan sejumlah informasi kepada tim kuasa hukum terkait berbagai persoalan yang dihadirkan dalam sengketa itu. 

"Nanti bisa memberikan informasi kepada tim kuasa hukum terkait persoalan sifatnya, bisa dia memang mengetahui tentang persoalan yang ada kan," kata Ade di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/6). 

Sebanyak 29 orang ini, kata Ade, terdiri dari para petinggi TKN dan para sekjen Partai pengusung 01 dalam Pilpres 2019 ini. 

"Para sekjen partai, petinggi di TKN juga yah," kata Ade. 

Beberapa nama itu di antaranya adalah Erick Thohir, Hasto Kristiyanto, Arsul Sani, Lodewijk Freidrich Paulus, Johnny G Plate, Abdul Kadir Karding, Herry Lontung Siregar, Raja Juli Antoni, Ahmad Rofiq, Afriansyah Ferry Noer, Verry Surya Hendrawan, Trimedya Panjaitan.

Ada juga Arif Wibowo, Juri Ardiantoro, Nelson Simanjutak, I Gusti Putu Artha, Arteria Dahlan, Dewi Kamaratih, Lukman Edy, M Toha, Erlinda.

Regynaldo Sultan, Hendra Setiawan, Rony Pahala, Tuan Naik Stepen, Ardicka Dwiky Shaputra, Ronald Pangaribuan, Lambok Malau Guming, Tony Hendrico Sianipar, juga masuk dalam daftar.

Lebih lanjut Ade juga memastikan Panitera MK telah memastikan bahwa 29 nama tersebut bisa hadir di ruang persidangan. Bahkan telah disediakan kursi untuk mereka menyimak jalannya persidangan.

"Iya bisa. Hasil komunikasi dari pihak panitera, mereka bisa hadir dalam persidangan duduk di kursinya pihak terkait," kata Ade. 

Meski begitu Ade juga menjelaskan bahwa status 29 orang tersebut pasif dan hanya diperbolehkan memberi masukan di luar persidangan ke pihak kuasa hukum, bukan ke mahkamah.

"Memang dia statusnya pasif, tidak bisa memberikan keterangan. Berarti masukan bisa disampaikan di luar persidangan dan secara internal. Jadi dia hanya memberikan masukan langsung ke kami bukan ke Majelis Hakim," kata dia.


(tst/eks)
 
Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190613174954-32-403097/tkn-siapkan-29-nama-untuk-dampingi-sidang-sengketa-pilpres


Klaim Merugi Rp238 Miliar, PT Protasco Lapor Balik ke Polisi
Oleh: Puguh Hariyanto Sabtu, 26 Januari 2019
 
JAKARTA - Kasus saling lapor ke kepolisian terjadi. Kali ini menyangkut persoalan yang melibatkan PT Protasco Berhad dan PT Anglo Slavic Utama (ASU). 

PT Protasco Berhad pada 22 Desember 2018 telah melaporkan PT ASU, dan dua orang warga negara Malaysia, Larry Tey Por Yee dan Adrian Ooi Kock Aun ke Polda Metro Jaya. 

Berdasarkan keterangan pers Setiawan & Partners Law Offices, kuasa hukum PT Prostasco Berhad, ketiga pihak itu telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor laporan LP/7062/XII/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus atas dugaan tindak pidana pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau tindak pidana pencucian uang. 

"Adapun kerugian Protasco dalam perkara ini diperkirakan sebesar RM 68.393.170,00 yang apabila dirupiahkan akan menjadi Rp. 238.000.000.000,00," tulis Setiawan & Partners Law Offices, dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Sabtu (26/1/2019).

Sebelumnya, pengusaha asal Malaysia, Dato 'Sri Chong Ket Pen, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT Anglo Slavic Utama (ASU), perusahaan induk investasi minyak dan gas Indonesia, dalam kasus dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen. PT ASU mengajukan laporan polisi atas kerugian yang dialaminya sebesar Rp480 miliar.

Dijelaskannya, perkara ini bermula ketika Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun yang saat itu adalah anggota dewan direksi Protasco menawarkan kepada Protasco untuk mengambil alih hak pengelolaan sumur migas milik PT ASU yang berlokasi di Kuala Simpang, Aceh, Indonesia.

Akhirnya Protasco menandatangani sejumlah perjanjian dan mentransfer uang muka sebesar RM 68.393.170,00 ke rekening PT ASU. Belakangan transaksi tersebut bermasalah, termasuk Protasco menemukan dugaan dan saksi kunci bahwa PT ASU adalah perusahaan Indonesia yang dikendalikan Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun. 

"Sebagai anggota dewan direksi Protasco, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Protasco, dan apabila ada harus menyampaikan kepada perusahaan," tulis siaran pers PT Prostasco. 

PT Prostasco menjelaskan, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun tidak pernah menyampaikan kepentingan mereka di dalam PT ASU. Bahkan pada tanggal 25 Juli 2014, keduanya menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan apapun di dalam PT ASU, termasuk direksi dan pemegang saham PT ASU.

Untuk itu, mereka pada 28 November 2014 dipecat oleh 95% pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Protasco karena diduga telah melakukan serangkaian tindakan yang merugikan Protasco dan bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota dewan direksi Protasco.

Sejak akhir 2014, Protasco telah melakukan serangkaian upaya hukum baik secara perdata dan pidana di Malaysia dan Indonesia terhadap PT ASU, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun untuk mendapatkan kembali uang muka yang pernah ditransfer ke rekening PT ASU. 

Terkait dengan hal ini, persidangan perkara perdata dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci akan berlangsung di Malaysia dari tanggal 18 February 2019 sampai dengan 1 Maret 2019.

"Patut diduga untuk menekan saksi-saksi kunci dari Protasco yang sebelumnya bekerja di PT ASU, Larry Tey Por Yee dan/atau Adrian Ooi Kock Aun melalui anak buah mereka di Indonesia (nominee) telah membuat dua laporan polisi di Bareskrim atas dugaan membuat pernyataan palsu di bawah sumpah dan penipuan," tulisnya. 

Menurut PT Prostasco, atas laporan tersebut, Bareskrim telah menghentikan kedua laporan karena pelapor tidak sanggup membuktikan tuduhan mereka. Dengan demikian, secara hukum, mereka tidak dapat lagi membuat laporan di kantor polisi manapun sepanjang terkait perkara ini karena Bareskrim sudah pernah memeriksanya.
(dam)
 
Sumber: https://metro.sindonews.com/read/1373709/170/klaim-merugi-rp238-miliar-pt-protasco-lapor-balik-ke-polisi-1548474059
 

Pelapor Andi Arief: Jokowi Dirugikan dan Pilpres Jadi Gaduh
Selasa 08 Jan 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi menindaklanjuti pelaporan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf atas Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait hoaks tujuh kontainer surat suara. Pihak pelapor, dalam hal ini perwakilan dari TKN diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Selasa (8/1).

Berlaku sebagai pelapor dari TKN, Hendra Setiawan mengaku mendapat 20 pertanyaan dari penyidik terkait laporan tentang berita bohong surat suara sebanyak tujuh kontainer yang telah tercoblos pasangan Jokowi-Ma'ruf. "Kami menerangkan kepada penyidik bahwa rekaman suara itu merugikan paslon kami (Jokowi - Ma'ruf) dan selanjutnya itu juga membuat gaduh pilpres," kata Hendra usai diperiksa di Dittipid Siber, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).

Andi Arief melalui Twitternya mengunggah konten yang tertulis, "Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos di tanjung priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar". Konten itu diunggah pada 2 Januari 2018 pukul 20.05 WIB setelah hoaks beredar. Namun, unggahan tersebut sudah dihapus.

Unggahan Andi Arief itu, dinilai Hendra berpotensi mendelegitimasi hasil pemilu. Sehingga, ia menerangkan pada penyidik untuk mencari siapa orang yang merekam suara dan menyebarkannya serta melacak pemilik Akun Andi Arief tersebut.

"Apakah Andi Arief sendiri ataukah admin ataukah orang lain," ujar Hendra.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menyampaikan, pihaknya menginginkan persoalan ini segera diproses oleh Bareskrim. Sehingga, bisa terungkap pembuat konten hoaks berupa rekaman suara dan menyebarkan informasi bohong itu kepada publik melalui media sosial.

"Sehingga akun Twitter cicitan Andi Arief itu bisa terbukti itu sebenarnya dia memberitakan informasi yang bohong kepada publik khususnya di media sosial," ujar Irfan mendampingi Hendra.

Secara khusus, Hendra juga meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegur Andi Arief bila terbukti telah berupaya untuk memberitakan informasi bohong dalam unggahan twitternya.  "Jangan sampai ini dialihkan malah dia dikategorikan sebagai pahlawan demokrasi karena telah menginformasikan kepada publik.  Itu logika yang terbalik menurut saya,  menurut kami," ujarnya menambahkan.

Andi Arief dilaporkan TKN dengan nomor laporan LP/B/0013/I/2019/BARESKRIM tertanggal 3 Januari 2019. Andi disebut turut menyebar hoaks melalui unggahan Twitter-ya.

Sumber: https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/01/08/pl0po9409-pelapor-andi-arief-jokowi-dirugikan-dan-pilpres-jadi-gaduh


Hitachi Ajukan Rekonvensi
Selasa/22/04/2008 00:00 WIB - Bisnis Indonesia

Jakarta: PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI) mengajukan rekonvensi (gugatan balik) terhadap PT Basuki Pratama Engineering (PT Basuki), terkait dengan sengketa desain industri mesin boiler.

Hal itu disampaikan salah satu kuasa hukum HCMI, Hendra Setiawan Boen kepada majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada persidangan lanjutan yang berlangsung kemarin.

Dalam rekonvensi, Tergugat mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik PT Basuki, karena desain industri itu dinilai tidak memenuhi syarat kebaruan. Unsur baru merupakan syarat pokok untuk mendapatkan Hak Desain Industri.

Desain industri PT Basuki, kata Setiawan, tidak baru lagi karena telah diungkapkan dan dipublikasikan sebelum tanggal pendaftaran desain industri tersebut. HCMI meminta majelis hakim untuk membatalkan sertifikat desain industri yang telah dimiliki PT Basuki.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum PT Basuki, Dini C. Tobing, dari kantor hukum Lubis, Santosa & Maulana menolak memberikan komentar saat dimintai keterangannya mengenai rekonvensi ini.

Kemarin, persidangan antara kedua belah pihak kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakpus.

Awalnya, PT Basuki menuding HCMI dan 10 Tergugat lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap desain industri boiler.

PT Basuki kemudian melayangkan gugatannya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang berujung pada tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Rp. 127,7miliar.

Akan tetapi, kemarin HCMI juga melayangkan gugatan balik terhadap perusahaan tersebut.

Sebelumnya, PT Basuki sempat menolak tudingan HCMI, yang mengatakan desain industri boiler milik Penggugat, berbeda dengan gambar mesin boiler pada sertifikat desain industri.

"Mesin boiler milik PT Basuki sama dengan gambar mesin boiler pada sertifikat desain industri nomor ID 0 009 936-D," kata Dini waktu itu.

Sepuluh Tergugat

Selain HCMI, PT Basuki juga ikut menggugat Shuji Soma, Gunawan Setiadi Martono, Calvin Jonathan Barus, Fauzan, Yoshpat Widiastonto, Agus Riyanto, Aries Sasangka Adi, Muhammad Syukri, Roland Pakpahan dan PT Kertas Blabak.

Sumber: Koran Bisnis Indonesia edisi 22 April 2008

Nurdin Cabut Gugatan Terhadap Menpora
Harian TopSkor, edisi 23 Juni 2011

Jakarta - Nurdin Halid, Ketua Umum PSSI yang sudah dilengserkan FIFA, baru-baru ini mencabut gugatan terhadap pihak Menpora Andi Alfian Mallarangeng. Itu disampaikan tim pengacara pihak menpora yang diwakili oleh Hendra Setiawan Boen kepada TopSkor.

Menurut keterangan Hendra, pihak penggugat mencabut gugatan karena pertimbangan relevansi gugatan mereka terhadap Menpora dan KONI. "Situasi yang terjadi di PSSI saat ini dinilai sudah tidak relevan dengan gugatan," ujar Hendra.

Maklum, Nurdin menggugat pernyataan resmi Menpora dan KONI yang tidak mengakui Nurdin beserta jajarannya sebagai pengurus PSSI pada 28 Maret 2011. Selain itu, pihak PSSI yang saat itu masih dipimpin Nurdin juga menggugat Menpora yang dianggap memperkeruh situasi di PSSI.

"Mereka mengajukan gugatan pada 8 April 2011 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan Komite Darurat FIFA sudah mengeluarkan surat pada 4 April 2011 yang tidak lagi mengakui Exco PSSI di bawah Pak Nurdin," Hendra menjelaskan.

Penarikan tuntutan itu dilakukan tim pengacara Nurdin yang digawangi oleh Indra Sahnun Lubis saat sidang pertama di PTUN, kemarin. "Sidang pertama sedianya memasuki sesi pembuktian pihak penggugat. Namun setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, mereka mencabut gugatan tersebut," kata Hendra.

Jika pihak Menpora langsung menerima alasan pencabutan tersebut, beda halnya dengan KONI sebagai tergugat kedua. "Pengacara mereka masih akan mendiskusikannya lagi dan hakim memberikan kesempatan selama satu minggu," Hendra menjelaskan.

Sementara, Staf Ahli Bidang Hukum Kemenpora Faisal Abdullah menyambut baik keputusan Nurdin yang urung meneruskan ke meja hijau. Faisal menilai, pernyataan resmi Kemenpora itu bukanlah pernyataan pribadi yang bisa digugat. "Itu adalah pernyataan pemerintah dan bukan kehendak Menpora," ucap Faisal.

Sumber: Harian TopSkor 23 Juni 2011.

The Age upayakan damai soal gugatan class action
01 Desember . 2011 - 17:53 WIB - Bisnis Indonesia
 
JAKARTA: The Age Company Ltd, salah satu media asal Australia akan memaksimalkan upaya perdamaian atas gugatan class action yang dilayangkan sejumlah warga negara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum The Age, Hendra Setiawan Boen saat ditemui di pengadilan, hari ini.“Kami akan tetap meminta waktu untuk mediasi. Upaya mediasi tersebut akan kami lakukan setelah menyerahkan tanggapan soal legal standing penggugat,” katanya.

Namun demikian, dia mengaku siap menghadapi proses peradilan atas perkara tersebut apabila dalam mediasi tidak mencapai perdamaian.

Menurut Hendra, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Oleh karenanya, lanjutnya, majelis hakim seharusnya menolak gugatan tersebut.“Pekan depan kami akan menanggapi soal legal standing penggugat. Gugatan mereka yang menamakan wakil masyarakat itu terlalu luas, luas banget. Artinya legal standing mereka ini yang harus dipertanyakan,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat dari Serikat Pengacara Rakyat, M. Maulana Bungaran mengaku tetap berkukuh dengan seluruh dalil gugatannya.“Kami tetap berharap perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Majelis hakim sudah tidak memberikan kesempatan untuk mediasi di pengadilan karena tergugat tidak lengkap,” katanya.

Hari ini, merupakan sidang ketiga sekaligus pemanggilan terakhir ynag dilakukan majelis hakim terhadap para tergugat. Majelis hakim yang diketuai oleh Kasianus Telaumbanua kembali menunda persidangan selama tiga pekan kedepan dengan agenda tanggapan tergugat atas legas standing penggugat.

 
Dalam persidangan hari ini,  The Sydney Morning Herald (SMH) yang merupakan tergugat II tidak juga hadir dalam persidangan. Seperti diketahui, dalam gugatannya penggugat yang mengatasnamakan Serikat Pengacara Rakyat (SPR) tersebut  meminta ganti rugi atas tercorengnya nama bangsa Indonesia sebesar US$1 miliar kepada para tergugat.

Selain The Age dan The Sydney Morning Herald, penggugat juga menyertakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta sebagai tergugat III.Gugatan itu terkait dengan pemberitaan The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 yang memuat judul Yudhoyono abused power. Menurut penggugat, pemeberitaan The Age tersebut dilakukan dengan mengabaikan hak para pihak (subyek yang diberitakan) sebagaimana prinsip pelaporan berita (tidak berimbang). (bsi)

http://m.bisnis.com/kabar24/read/20111201/16/55113/url

Lelang Selat Panjang jadi angin segar bagi kreditur Petroselat
Selasa, 14 Agustus 2018 / 22:27 WIB
 
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Langkah pemerintah melelang Blok Migas Selat Panjang memberikan angin segar bagi para kreditur Petroselat Ltd (dalam pailit). Terlebih, Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menjanjikan akan ada skema pengembalian investasi (sunk cost) dalam pelelangan.
 
Kuasa hukum PT Sentosasegara Mulia Shipping dan PT OCST Indonesia Hendra Setiawan Boen dari kantor hukum Setiawan & Partners yang jadi salah satu kreditur Petroselat menyambut baik langkah pemerintah tersebut.

"Tentu ini langkah yang sangat bagus, karena memang ada ketentuannya, sunk cost harus diberikan oleh kontraktor baru," kata Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (14/8).

Ketentuan soal Sunk Cost sendiri termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM 47/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ditjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswantoemang telah menyatakan ketentuan soal sunk cost ini memang akan dimasukkan dalam ketentuan lelang Selat Panjang. Meski demikian, ia belum mau merinci mekanismenya.

“Iya, ada. Kontraktor baru harus menunaikan kewajiban kontraktor lama," kata Djoko saat dihubungi Kontan.co.id.

Melalui skema sunk cost ini, Boen berharap tagihan Petroselat dalam proses kepailitan senilai Rp 117,65 miliar kepada 47 kreditur dapat ditunaikan.

"Sekarang, kami kreditur Petroselat akan tentu akan mendorong Kurator untuk bergerak cepat," lanjut Boen.
Sementara itu, kurator Kepailitan Petroselat Jun Cai menyatakan bahwa, jika kelak kewajiban Petroselat akan ditunaikan melalui skema sunk cost, proses pemberesan akan tetap melalui prosedur. Menghimpun aset ke budel pailit, baru didistribusikan kepada kreditur.

"Sesuai prosedur saja, karena kuasa debitur kan memang sekarang berada di kurator. Langkah pemerintah ini bagus, tapi perlu dicatat, menurut saya ada pula kreditur lain yang tak mendaftarkan ke proses kepailitan. Pemerintah juga harus melihat ini, bagaimana penyelesaiannya agar menyeluruh," kata Jun saat dihubungi Kontan.co.id.

Mengingatkan, Petroselat jatuh pailit sejak Juli 2017 lalu, dan telah dinyatakan insolvensi pada November 2017. Proses pemberesan aset Petroselat sendiri sejatinya rumit, sebab kurator tak menemukan adanya aset perusahaan.

Selain, berharap penyelesaian terhadap skema sunk cost tadi, Kurator Petroselat kini juga tengah menyiapkan gugatan kepada debitur Petroselat. Sebab, dari penelusuran Kurator, Petroselat punya piutang kepada beberapa pihak senilai US$ 7,194 juta.

"Ini lagi tahap finalisasi gugatan, karena secara prosedurnya, harus dapat izin dari hakim pengawas, dan ada lelang soal penunjukan kuasa hukum," sambung Jun.

Asal tahu, hari ini, Selasa (14/8) ESDM telah resmi membuka lelang blok migas tahap II 2018. Di mana Selat Panjang jadi salah satu lok yang dilelang. Sementara lima lainnya adalah: Banyumas; Andika Bumi Kita; Southeast Mahakam; Makassar Strait; dan South Jambi B.

Pailitnya Petroselat jadi alasan ESDM melelang Blok Selat Panjang, dengan sebelumnya juga telah menjatuhkan terminasi kepada Petroselat.

Sementara secara umum, kontraktor baru Blok Selat Panjang kelak harus memenuhi beberapa syarat dari ESDM. Misalnya memberikan signature bonus senilai US$ 5 juta kepada pemerintah, komitmen pasti 5 tahun dengan estimasi US$ 70 juta guna studi G&G, 6 sumur, seismik 2D 200 km, seismik 3D 200 km2.

http://nasional.kontan.co.id/news/lelang-selat-panjang-jadi-angin-segar-bagi-kreditur-petroselat
 
ANZ Pilih Damai, Hapus Tagihan Kartu Kredit Nasabah
September 27, 2017
 
Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank ANZ Indonesia menyetujui dan menghapus kewajiban tagihan seorang nasabah kartu kredit Visa Platinum, yang sebelumnya diharuskan membayar segala macam transaksi setelah kartunya hilang.

Hendra Setiawan Boen, kuasa hukum Adhi Mahendra, mengatakan pihaknya mencabut gugatan, karena pihak tergugat (Bank ANZ Indonesia) telah menyelesaikan permasalahan dengan damai.

Sebelumnya, perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 462/Pdt.G/2017/PN JKT PST ini, meminta tergugat menanggung tagihan atas peggunaan kartu kredit dari 15 Juni – 17 Juni 2017.

“Jadi kami cabut gugatan dengan damai,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (27/9).

Nasabah kartu kredit Visa Platinum PT Bank ANZ Indonesia dengan nama Adhi Mahendra, dibebani tagihan hingga Rp49,09 juta atas transaksi yang tidak dilakukannya. Adhi menggunakan kartu kredit mulai dari 2008 hingga 12 Mei 2017.

Akan tetapi, pada 16 Juni, Adhi mendapat notifikasi dari customer service karena telah melakukan dua kali transaksi. Atas informasi tersebut pihaknya meminta Bank ANZ segera melakukan pemblokiran terhadap kartu kredit miliknya.

Tidak selesai di  situ, tercatat terjadi penggunaan kartu kredit yang hilang tersebut mencapai 40 kali pada puluhan pedagang, selama peridoe 15 Juni – 17 Juni.

Iktikad baik ANZ kepada nasabahnya diwujudkan dengan surat tanggapan yang dilayangkan kepada Adhi dan juga Hendra. Tidak hanya itu, tim customer care ANZ juga menelepon Adhi pada Senin (25/9) untuk memberikan penjelasan.

Customer Care Unit PT Bank ANZ Indonesia dalam surat tanggapan, menyebutkan pihaknya telah melakukan peninjauan dan menyetujui untuk menghapuskan transaksi-transaksi yang terjadi pada kartu milik Adhi, beserta biaya biaya yang ditimbulkannya dengan jumlah Rp55,18 juta.

“Maka Bapak Adhi Mahendra tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran pada ANZ dan seluruh fasilitas kartu kredit ANZ yang dimiliki dinonaktifkan,” tuturnya.

http://kabar24.bisnis.com/read/20170927/16/693579/anz-pilih-damai-hapus-tagihan-kartu-kredit-nasabah
 
Selasa 15 Agustus 2017, 17:56 WIB
Terus Membela, Golkar Yakin Novanto Tak Bersalah di Kasus e-KTP
 
Jakarta - Kasus mega korupsi e-KTP ikut menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi tersangka. DPP partai Golkar masih terus memberikan pembelaan dan menganggap Novanto tidak bersalah.
 
"Dilihat dari dakwaan Andi Narogong kemarin sebenarnya dalam dakwaan tersebut jaksa penuntut umum KPK secara terang benderang mengatakan Setnov tidak memperkaya diri sendiri atau tidak menerima uang sepeser pun dari e-KTP," ujar Anggota Bidang Hukum Partai Golkar, Hendra Setiawan saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (15/8/2017).
 
Hendra menyebut berdasarkan fakta persidangan, Novanto tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Menurutnya majelis hakim sudah jelas menyebutkan tidak ada aliran dana ke ketua DPR RI tersebut.
 
"Dalam putusan terpidana Irman dan Sugianto yang lalu juga majelis hakim (mengatakan) tidak ada aliran dana ke Setnov sama sekali. Saya juga membaca tanggapan Andi Narogong di beberapa media massa, tidak ada pertemuan antara dirinya dan Setnov di lantai 12 DPR maupun di kediaman beliau jalan Wijaya Kebayoran baru," tuturnya. 
 
"Andi Narogong pun dalam kesaksiannya pada 29 Mei telah mengaku bahwa dia pernah bertemu dengan Setnov untuk menjual atribut partai dalam menghadapi kampanye," imbuh Hendra. 
 
Hendra mengatakan sampai saat ini kader Golkar masih solid mendukung Novanto sebagai ketua umum partai Golkar. Dia menjelaskan DPP Partai Golkar menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
 
Meski begitu, Golkar dan Novanto belum memutuskan apakah akan mengambil langkah praperadilan atau tidak. Menurut Hendra, kini Novanto masih fokus bekerja untuk dewan.
 
"Untuk sekarang Setya Novanto belum memikirkan untuk mengambil langkah praperadilan karena dia sedang konsentrasi dengan DPR dan ketua umum Golkar," ungkapnya.
 
Hendra mengaku belum memahami apa yang menjadi dasar KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP. Dia mempertanyakan apa yang dijadikan bukti dan landasan KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka.
 
"Mungkin hanya disebut-sebut saja, Karena kami tidak mengetahui alasan KPK dan bukti yang digunakan KPK untuk menetapkan Setnov menjadi tersangka," tutup Hendra. 
(elz/elz)
 
https://news.detik.com/berita/d-3600948/terus-membela-golkar-yakin-novanto-tak-bersalah-di-kasus-e-ktp
 
Rabu, 23 Juni 2010
Kata Holiday Tidak Bisa Dimonopoli Sebagai Merek
 
Kuasa hukum PT Lombok berpendapat jika dibandingkan merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort dengan Holiday Resort Lombok terdapat perbedaan susunan huruf dan bunyi ucapan, perbedaan arti kata, perbedaan tampilan secara keseluruhan.

Sengketa merek Holiday Inn terus berlanjut. Kali ini, giliran PT Lombok Sea Side Cottage selaku tergugat melayangkan jawaban atas gugatan Six Continents Hotels Inc. Kuasa hukum PT Lombok dalam jawaban yang disampaikan Senin (21/6) kemarin, menolak pembatalan merek Holiday Resort Lombok. Sebab kata“Holiday” merupakan kata umum dalam bahasa Inggris sehingga tidak bisa dimonopoli.
 
Sebelumnya, melalui penasihat hukumnya, George Wijoyo & Partners, Six Continents Hotel Inc melayangkan gugatan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkaranya tercatat No 41/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Perusahaan asal Delaware, Amerika Serikat itu merupakan pemilik merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort. Perusahaan tersebut merasa kata “Holiday” merupakan bagian esensial dari merek dagangnya sehingga melarang pihak lain menggunakan kata yang sama.
 
Hal itu dibantah kuasa hukum PT Lombok. Dalam jawaban diuraikan kata “Holiday”dalam bahasa Inggris berarti hari raya atau hari libur. Begitu juga dengan kata “Inn”yang berarti penginapan atau losmen. Dengan begitu, kedua kata tersebut tidak sepatutnya menjadi hak eksklusif atas merek yang diimplementasikan secara subjektif.
 
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri telah menerima pendaftaran merek yang mengandung kata “Holiday” di berbagai kelas. Yakni antara lain, Holiday on Ice, Easy Holiday, Cost Saver Holiday, Flexi Holidays, Holiday Estate, Asia Holiday, Holiday Internastional, Planet Holiday, Emirates Holiday dan Citi Holiday.
 
Kata umum lain yang terdaftar di Ditjen HKI misalnya kata “Fantasy” pada merek Fantasy Ball, kata Rice pada merek Rice Bubbles dan Rice Theraphy, kata Cola pada merek Coca Cola, Pepsi Cola dan RC Cola. Dengan demikian, kata umum tidak dapat dimonopoli sebagai merek.
 
Lagipula, sebagaimana didalilkan dalam jawaban tergugat, merek Holiday Inn telah berakhir masa berlakunya sejak 29 Januari 2007. Dengan begitu, Six Continents Hotel Inc tidak berhak atas merek tersebut.
 
Dalam gugatan dijelaskan, merek Holiday Inn di Indonesia terdaftar sejak 29 Januari 1987 dan kemudian mengalami beberapa kali perpanjangan pendaftaran. Terakhir diperbarui di bawah Agenda No. R 00 2007 000 232 pada 9 Januari 2007 di kelas 16. Sedangkan merek Holiday Inn Resort terdaftar sejak 26 September 1994 dan diperbarui No. IDM000074788 untuk melindungi merek jasa di bidang hotel.
 
Sementara, merek Holiday Resort Lombok milik PT Lombok Seaside pertama kali terdaftar pada 15 September 2007 di bawah No. IDM000110726. Selain itu terdaftar pula di bawah No. IDM00115786 pada 28 Maret 2007 antara lain untuk melindungi kelas jasa periklanan dan manajemen usaha hotel. Saat yang sama, merek Holiday Resort Lombok terdaftar untuk melindungi kelas jasa pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman, akomodasi, penyewaan penginapan, dll.
 
Kuasa hukum PT Lombok Hendra Setiawan Boen berpendapat jika dibandingkan merek Holiday Inn dan Holiday Inn Resort dengan Holiday Resort Lombok terdapat perbedaan. Yakni, perbedaan dari sisi susunan huruf dan bunyi ucapan, perbedaan arti kata, perbedaan tampilan secara keseluruhan.
 
Dengan diterbitkannya sertifikat merek Holiday Resort Lombok yang berlaku sampai 2014 juga menunjukan adanya perbedaan. Selain itu, pendaftaran telah memenuhi syarat administratif dan substantif pendaftaran merek.
 
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c222b079b563/kata-holiday-tidak-bisa-dimonopoli-sebagai-merek